BANDUNG KJ — Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar rapat kerja dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengembangan Masyarakat Desa, Dinas Komunikasi dan Informasi, Biro Umum, Biro Hukum dan HAM dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan PertanggungJawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Akhir TA 2019 bertempat di Balai Sertifikasi Pembenihan Tanaman Hutan Jatinangor Kabupaten Sumedang, kemarin.
Dalam kesempatan tersebut Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat memberikan beberapa pertanyaan dan saran, diantaranya mengenai aset-aset Provinsi yang di daerah yang belum mempunyai dasar kepemilikan yang kuat, untuk penjabaran peraturan daerah untuk tidak terlambat pembahasannya dan perda perda yang sudah tidak relevan untuk segera direvisi, serta untuk output dan outcome anggaran desa yang belum relevan.
Selain itu menyarankan untuk diklat-diklat harus yang singkat, agar mendata tiap desa untuk mempunyai Bumdes.
Hasil rapat Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat selanjutnya akan melakukan pembahasan dan pendalaman tentang LKPJ Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2019 dengan beberapa mitra kerja komisi berikutnya. (AS)
