BANDUNG KJ – Rencana pengambilalihan proyek pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati oleh pemerintah pusat akan berdampak terhadap keberadaan PT BIJB. Sebab, BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disiapkan untuk mengelola bandara ini terancam tidak memiliki peran apa pun karena kewenangannya akan beralih ke pusat.
Anggota Komisi III DPRD Jabar Eryani Sulam mengatakan, PT BIJB harus memiliki strategi jitu agar bisa tetap eksis. Adanya kesepakatan peralihan dengan pusat ini, PT BIJB harus tetap memiliki ruang untuk berusaha.
“Harus memiliki sistem format yang tepat agar PT BIJB memiliki peran dalam pembangunan maupun pada pengelolaannya nanti. Bagaimanapun PT BIJB sudah disertakan modal dari APBD yang jumlahnya sangat besar,” kata Eryani di Bandung, Minggu (13/3).
Oleh karena itu, Eryani berharap, PT BIJB memiliki rencana bisnis yang jelas dan terukur. Ini penting agar ketika diberi peran, BUMD tersebut bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Eryani menambahkan, selain karena sesuai etika, pelibatan PT BIJB pun dirasa perlu karena hingga saat ini perseroan terbatas ini telah melakukan tender pembangunan bersam Dinas Perhubungan Jabar. (AS)
