PURWAKARTA, KJ – ANGGOTA Komisi 1 DPRD Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat meminta Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk segera membenahi masalah status kepegawaian di lingkungan Pemda setempat.
Pembenahan dimaksud antara lain soal keberadaan Tenaga Harian Lepas (THL), soal penempatan pejabat yang tidak sesuai kapasitas kemampuan yang bersangkutan di bidang yang ditempatinya. Juga soal prosedure rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara umum yang menjadi tanggungjawab BKPSDM.
“Kalo secara teknis kita percayakan kepada BKPSDM mengenai rekrutmen CPNS. Hanya penekanannya perlu adanya transparansi agar tidak ada gejolak akibat salah tafsir dan salah sangka di masyarakat,”kata wakil ketua komisi 1, Ceceng Abdul Qodir usai mengadakan pertemuan dengan pimpinan BKPSDM, dilingkungan kantor setempat.
Anggota DPRD Purwakarta dari Komisi 1 yang membidangi pemerintahan dan perundang-undangan itu juga melakukan koordinasi dengan BKPSDM mengenai kebijakan BKPSDM dalam pelaksanaan penjaringan (open bidding) untuk jabatan eselon 2 (setingkat kepala dinas-red) yang sekarang sedang berlangsung. (*)
