BANDUNG, KJ – Gagasan dan inovasi yang diluncurkan Gubernur Jabar M.Ridwan Kamil tentang program Desa Digital melalui aplikasi digital diapresiasi anggota Komisi II DPRD Jabar H. Drajat Hidayat Soetardja. Dirinya menyambut positif dan berharap aplikasi tersebut dapat meningkatkan pendapatan serta mengembangkan potensi desa.
Dikatakannya, setiap desa, tentunya memiliki keunikan dan potensi tersendiri baik itu dibidang pertanian maupun kepariwisataan. Bahkan, memanfaatkan jaringan digital, dapat mempromosikan hasil-hasil produksi pertanian dan perkebunan termasuk mempromosikan potensi wisata yang dimiliki desanya.
“Dalam menghadapi era revolusi industri 4.0, tentunya masyarakat mau tidak mau harus mengikuti pelatihan digital agar melek dan memanfaatkan jaringan digital/digital commerce dalam mempromosikan dan mendagangkan hasil dan potensi desanya secara online,” kata Drajat melalui telepon selulernya, di Bandung, Senin (10/12/2018) .
Untuk itu, Komisi II yang membidangi Perkonomian yang meliputi Perdagangan dan Perindustrian, Wilayah Kelautan Daerah, Konservasi Alam, Ketahanan Pangan, Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Perkebunan, Kehutanan, Logistik, Koperasi dan Pengusaha Kecil serta Pariwisata sangat mendukung dan mengapresiasi sekali inovasi yang diluncurkan oleh Pemprov Jabar.
“Bahkan kita berharap, program Desa Digital ini dapat segera terwujud di seluruh desa se-Jabar. Sehingga, para petani dan pelaku wisata desa dapat semakin bergairah dalam menjalankan profesinya masing-masing, baik untuk meningkatkan hasil produksi pertanian, perkebunan maupun meningkatkan tingkat kunjungan wisata ke desa. Yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat desa,” paparnya.
Menurutnya, jika tingkat perekonomian masyarakat desa sudah meningkat, tentunya para pemuda desa tidak perlu lagi berpikir untuk berimigrasi ke kota lain guna mencari lapangan pekerjaan. Disamping itu, sambungnya, pada pemerintahan Presiden Jokowi, seluruh desa mendapatkan dana desa ratusan juta bahkan ada yang lebih dari satu miliar rupiah dari APBN. Ditambah, lagi dana desa dari Provinsi dan Kabupaten (APBD). (AS)
