BANDUNG, KJ – Aspirasi yang disampaikan warga dari seluruh reses III Tahun Sidang 2018 yang digelar secara serentak dan dilaksanakan di 12 Daerah Pemilihan (Dapil) di Jabar pada 30 November hingga 13 Desember 2018 oleh seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat mayoritas menyampaikan keluhan terkait pelayanan perekaman E-KTP yang cenderung dipersulit. Selain itu, sarana kebersihan terutama Tempat Penampungan Sementara (TPS) belum ada di wilayah tersebut.
Hal tersebut diungkapkan Ketua DPRD Jara, Ineu Purwadewi Sundari kepada wartawan di Gedung DPRD Jabar Jum’at (7/12). Dengan berbagai masukan dan keluhan yang menjadi aspirasi itu, sehingga masyarakat meminta agar segera direalisasikannya pelbagai sarana tersebut. Bukan hanya itu, sambungnya, fasilitas umum untuk kebutuhan air bersih belum tersedia.
“Warga berharap dengan adanya kegiatan tersebut dapat mengakomidir sarana yang dibutuhkan warga. Masalah infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum lainnya turap/saluran air,” terangnya.
Ineu memaparkan, lebih khusus konstituen menginginkan perbaikan infrastruktur jalan desa yang notabenenya masih dikuasai oleh sebuah perusahaan. Padahal, jalan tersebut merupakan akses jalan masyarakat ke wilayah perkotaan di beberapa daerah kabupaten kota di Jawa Barat.
“Ada pula warga yang mengusulkan perbaikan gedung sekolah yang sudah rusak. Tidak terkecuali persoalan pengangguran yang cukup banyak di kawasan tersebut. Karena itu, warga mengharapkan adanya hasil konkrit dari reses tersebut,” terangnya.
Tidak hanya aspirasi tentang perbaikan infrastruktur, permintaan bantuan permodalan untuk mengembangkan bidang pertanian, khususnya dikembangkan okeh kalangan muda-mudi yang sama sekali tidak memiliki kesempatan medapatakan pekerjaan tidak sedikit yang disampaikan. Bantuan modal tersebut, bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran.
“Selain itu yang mendesak dikalangan pemuda ialah bantuan permodalan maupun pelatihan untuk peternakan,” pungkasnya. seraya menandaskan beberapa persoalan tersebut diatas mencuat diutarakan masyarakat pada umumnya pada kegiatan reses, untuk itu masalah yang berkatian dengan kepentingan masyarakat banyak tentu harus diprioritaskan.
Menurutnya, hasil dari jaring aspirasi anggota dewan ini akan dibawa ke dalam sidang paripurna melalui fraksi masing-masing anggota sebagai laporan untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan rencana pembangunan dalam RAPBD. (AS)
