BEKASI, KJ – DPRD Provinsi Jawa Barat meminta pemerintah turun tangan untuk menyelesaikan masalah kesepakatan lahan yang dijadikan proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung dengan warga yang terdampak. Pasalnya, sebagian warga yang terdampak belum menyepakati harga yang ditawarkan untuk ganti rugi.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Darius Doloksaribu menyebutkan, kesepakatan bersama sangat penting untuk mewujudkan proyek kereta api cepat tersebut. Konflik warga dengan pemerintah tanpa mengedepankan solusi bukan langkah yang tepat. Sebaiknya, dari pemerintah melalui tim appresial bertemu langsung dengan warga terdampak untuk menghindari konflik yang berkepanjangan.
“Negosiasi hingga mencapai kesepakatan harga sangat penting, jangan sampai dibiarkan berlarut-larut,” ujar Darius di Jatimulya, Kabupaten Bekasi, Rabu (17/10/2018)
Dia menilai, kendalanya terletak pada kurangnya pemahaman dari tim apresial kepada warga terhadap pembebasan lahan dan kurang komunikasi yang baik dari pemerintah kepada warga.
Sehingga informasi yang warga terima berbeda beda, untuk itu evaluasi dari tim apresial dalam mengkaji ulang dan mereview dari hasil pertemuan tersebut.
“Yang belum ada kesepahaman dari harga yang diharapkan dalam pergantian tanah. Sehingga warga menilai tidak sesuai antara yang ditaksir pemerintah dengan harga umum tanah di kawasan ini,” katanya.
Dirinya mengharapkan, tim apresial turun langsung ke lapangan untuk cek ulang dan evaluasi keluhan keluhan warga dan isu yang berkembang supaya apa yang diharapkan sesuai. (AS)
