BANDUNG KJ – Komisi I DPRD yang membidangi pemerintahan menilai tidak jelasnya tingkat keberhasilan pembangunan desa, tentunya tidak terlepas dari arah kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemprov Jabar yang belum jelas. Hal ini karena, sampai kini Pemprov Jabar tidak memiliki konsep yang jelas dalam program pembangunan dan pemberdayaan desa.Padahal setiap tahun, digelontorkan anggaran ratusan miliar dari APBD Jabar.
Menurut anggota Komisi I DPRD Jabar Bambang Mujiarto , seharusnya Pemprov Jabar memiliki kebijakan regulasi atau konsep pembangunan desa, sehingga arah kebijakan pembangunan desa juga jelas.
Hal ini, dikatakannya sangat penting dan menjadi prinsif, kemudian baru berbicara pada tataran perencaan pembangunan dan pengalokasian anggaran. Sehingga tergat capaian dalam membangun desa lebih terfokus dan tingkat keberhasilannya dapat terukur.
“Kan tujuan program pembangunan desa yang didanai dalam APBD Jabar, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun, berdasarkan hasil kajian komisi I DPRD Jabar, ternyata sasaran dan hasil yang dicapai dalam membangun desa, dinilai kurang tepat sasaran karena parameter tingkat keberhasilannya sulit diukur”, kata Bambang pada wartawan di ruang kerja Komisi I DPRD Jabar Selasa (19/).
Dikatakan, dari monitoring Komisi I ke beberapa desa di Jabar, ternyata program pemberdayaan desa, belum menyentuh peningkatan kesejehtareaan masyarakat, tapi baru sebatas pembangunan fisik, diantara, renovasi gedung Desa, perbaikan jalan, irigasi desa itu pun report keberhasilan sampai kini juga belum jelas. Hal ini kenapa? karena tidak jelas mana yang menjadi skala prioritas.
“Sektor pembangunan infrastruktur desa saja tidak jelas apalagi sector pertanian, untuk itu, kedepan kita akan minta Pemprov dalam hal ini BPMPD Jabar untuk kembali memperbaiki program pemberdayaan desa agar desa tersebut menjadi mandiri. Artinya kemandirian desa kedepan benar-benar terwujud,” ujarnya. (AS)
