BANDUNG, KJ – Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar bersepakat menjadikan sektor Pendidikan sebagai program Prioritas. Sebab dinilai sektor pendidikan merupakan salah satu indikator dalam peningkatan Indek Pembangunan Manusia (IPM) terlebih saat ini kewenangan pengelolaan SMA/SMK sudah beralih dari kota kabupaten ke provinsi.
“Bantuan pendidikan khususnya untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan SMA/SMK dengan mempertimbangkan rencana anggaran yang sudah didesain dalam RAPBD Perubahan Provinsi Jabar tahun 2018,” ujar Anggota Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya kemarin.
Untuk itu, sambungnya tentunya menjadi tugas bersama untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan, apalagi sampai saat ini Angka Partisipasi Kasar (APK) Jabar masih jauh dibawah APK Nasional.
Ia menilai, pada prinsipnya legislatif mendorong untuk membuat program inovasi dalam rangka meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) dan dirinya optimistis bantuan pendidikan dapat terwujud. (AS)
