BANDUNG KJ – Menghadapi Pemilihan Gubernur 2018, pemerintah provinsi Jawa Barat telah menganggarkan dana sebesar Rp.1,717 triliun untuk kebutuhan tahapan Pilgub Jabar dan Pilkada serentak 16 kabupaten/kota di Jabar. Dana tersebut diperuntukan untuk penyelenggara Pemilu yaitu KPU Jabar dan Bawaslu Jabar, selain itu untuk pengamanan yaitu Polda Jabar dan Polda Metro Jata, Kodam III Siliwangi dan Kodam Jaya di 27 kab/kota.
Menurut anggota Badan Anggaran DPRD Jabar Daddy Rohanady yang juga Wakil Ketua Komisi IV, mengatakan cukup besarnya dana yang butuhkan untuk persiapan, pelaskanaan dan pasca pencoblosan Pilgub dan Pilkada, tentunya berdampak terhadap pengurangan biaya belanja pembangunan, termasuk juga sector infrastruktur.
“Untuk mengantisipasi, agar anggaran untuk sector infrastruktur tidak terlalu besar di pangkas, maka beberapa waktu lalu, Komisi IV DPRD Jabar telah melakukan rapat dengan seluruh mitra Komisi. Dalam rapat tersebut, kita minta, agar Dinas / OPD segera mungkin menyusun rencangan usulan program, baik untuk dimasukan dalam APBD Perubahan 2017 maupun APBD Murni 2018,” ujar Daddy terkait cukup besarnya anggaran untuk kebutuhan tahapan Pilgub dan Pilkada 2018 di Jabar, jum’at (11/08).
Dikatakan, sector infrastruktur merupakan satu dari tiga skala prioritas setelah Sektor Pendidikan dan Kesehatan. Untuk itu, tentunya kita berharap, anggaran untuk infrastruktur jangan terlalu besar dipenggal karena ada beberapa PR yang harus dituntaskan yang membutuhkan dana cukup besar. PR besar tersebut, diantaranya, penataan kawasan dan akses menuju Geopark-Ciletuh, lanjutan pembangunan Jalan Lingkar Sukabumi ( Fase III dan IV), pembangunan jalan Lingkar Garut, Cirebon, termasuk juga Cisumdawu yang sampai kini belum kelar juga. Artinya PR masih banyak. (AS)
