BANDUNG KJ – Kalangan DPRD Jabar mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera menyerahkan dokumen usulan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Platfon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2018. Hal ini agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyusunan Rancangan APBD Jabar 2018.
Menurut Wakil Ketua DPRD Jabar Ade Subarkah, legislatif mengharapkan dokumen usukan KUA PPAS APBD 2018, sudah sampai ke DPRD Jabar pada bulan Juli ini. “Kenapa kita berharap segera, karena kita tidak ingin terjadi keterlambatan. Kan, setelah dokumen sampai ketangan kita tentunya baru kita tindaklanjuti bersama, dibahas bersama (dewan dan pemprov-red),” terangnya belum lama ini.
Ditegaskannya, semakin cepat pihak Pemprov Jabar menyampaikan dokumen KUA PPAS, semakin cepat pula pembahasan termasuk cukup waktu dalam menyusun draft RAPBD Jabar 2018.
“Sehingga, kita dapat memperhitungkan program yang prioritas dan program kewajiban yang harus dipenuhi dalam anggaran,” ujar Ade Subarkah kepada wartawan kemarin.
Menurut Ade Subarkah, pada tahun 2018 nanti ada beberapa program prioritas yang cukup banyak menyedot anggaran, sesuai dengan amanat Undang-undang dan sesuai RPJMD Jabar. Diantaranya, Sektor Pendidikan (20%), Sektor Kesehatan (10%) dan Sektor Infrastruktur. Selain itu yang harus dipriotitaskan juga yaitu anggaran kebutuhan untuk persiapan pelaksanaan 16 Pilkada Kab/kota di Jabar dan Pilgub, yang tentunya membutuhkan biaya cukup besar. Khusus sector Infrastruktur, tetap menjadi salah satu program prioritas, hal ini mengingat masih banyak fasilitas vital masyarakat yang terbilang belum memadai, untuk itu masih perlu digenjot. (as)
