BANDUNG KJ – DPRD Provinsi Jawa Barat berharap seluruh kabupaten/kota bisa meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, pihaknya menargetkan seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat bisa meraih opini WTP.
Hal ini bukan tanpa alasan mendasar mengingat setiap daerah memiliki peluang meraih opini tersebut. “Saya lihat kawan-kawan di sini cukup agresif, Ini menandakan adanya komitmen kita bersama dari pemda maupun BPK,” kata Ineu di Bandung, Senin (6/2).
Menurut dia, adanya penyesuaian susunan organisasi tata kerja (SOTK) di Pemprov Jawa Barat dan alih kelola SMA/SMK negeri dari kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat per 1 Januari 2017 menjadi tantangan baru bagi eksekutif dan legislatif.
“Kami mohon dukungan dari kabupaten/kota terkait alih kelola SMA/SMK negeri. Cukup memakan biaya yang tinggi, Ini yang kemudian kami harus melakukan kajian mendalam dengan eksekutif,” kata Ineu.
Lebih lanjut dia mengakui, meski Pemprov Jawa Barat meraih opini WTP dari BPK, namun menurutnya masih ada catatan-catatan yang harus dibereskan seperti menyangkut aset. Prestasi opini WTP dari BPK tersebut, lanjut Ineu, diharapkan bisa menjadi contoh bagi kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat agar bisa juga meraih opini WTP dari BPK. (AS)
