BANDUNG KJ – Pemerintah dituntut mampu mencari solusi yang ampuh dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air. Salah satunya dengan menetapkan sistem penilaian kelulusan seperti yang belakangan ini kembali ramai dibicarakan.
Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, pemerintah mampu memilih solusi yang baik untuk diterapkan di dunia pendidikan Tanah Air.
Kajian yang sedang dilakukan terkait penerapan ujian nasional harus dilakukan sebaik mungkin, bukan atas dasar keinginan pimpinan di instansi tersebut. “Cari yang terbaik buat sistem pendidikan. Lakukan kajian yang terbaik,” kata Ineu di Bandung, kemarin.
Padahal, menurutnya, kebijakan anggaran untuk pendidikan sudah tergolong baik. Menurutnya, porsi anggaran untuk pendidikan selalu lebih besar dibanding yang lainnya sesuai amanat undang-undang.
“Makanya sekarang dikaji dengan baik. Harus ada perubahan, harus ada keputusan yang baik,” katanya kemarin.
Sementara itu, menurut pakar pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Sahid Hamid, rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang akan melakukan moratorium ujian nasional (UN) sudah tepat untuk memperbaiki kualitas pendidikan Tanah Air.
Dia menilai, rencana tersebut tepat karena selama ini pelaksanaan UN hanya menjadi syarat kelulusan saja, bukan untuk meningkatkan kualitas siswa.
“Dengan fungsi UN walau tidak meluluskan, tapi praktiknya begitu,” kata Hamid di Bandung. Melalui UN, penilaian hanya dilakukan pada diri siswa dan hanya saat digelarnya UN saja. Seharusnya, kata dia, untuk menentukan kelulusan atau mengetahui kualitas siswa, penilaiannya harus dilakukan setiap saat dan terhadap seluruh aspek. (AS)
