BANDUNG KJ – Wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Iriyanto MS Syafiudin sekaligus ketua DPD II Provinsi Jabar mengaku tidak puas atas penerimaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat terkait klarifikasi surat pernyataan tidak pernah mengeluarkan legalisasi ujian persamaan calon bupati Indramayu Ana Sophana, Rabu (13/1).
Dalam kesempatan tersebut pria yang akrab disapa Yance tersebut didampingi oleh kuasa hukum calon bupati nomor urut satu Khalimi datang ke Disdik Jabar dan diterima oleh Kepala Sub Bagian Umum Yandi Darojat.
Padahal Yanceu ingin bertemu dengan kepala dinas pendidikan Asep Hilamn dan Kepala Sseksi SMA Dadang Ruhiat yang diduga mengeluarkan surat pernyataan bahwa Disdik Jabar tidak pernah mengeluarkan legalisasi ijazah ujian persamaan(uper) Ana Sophana.
Yanceu menandaskan, dinas pendidian tidak boleh main-main mengahadapi masalah ini karena menyangkut harkat martab seseorang, apalagi lagi dia adalah seorang pejabat negara. Dia juga mengingatkan agar tidak melecehkannya karena bagaimana dia merupakan unsur pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat yang harus dihormati.
“Saya datang ke sini hanya untuk klarifikasi kepada kepala dinas. Tidak lebih. Apakah legalisasi ijazah ini asli atau palsu, apakah saya harus panggil secara resmi lewat lembaga DPRD Provinsi?” katanya.
Dikatakan Yanceu, gara-gara pernyataan yang diduga dikeluarkan oleh oknum Disdik Jabar sudah membuat gaduh masyarakat Indramayu, dengan kata lain sudah membuat kericuhan dan membuat situasi di Indaramayu tidak kondusif.
Menurutnya ada 400 ribu lebih pendukung Ana Sophana tidak terima dengan pernyataan tersebut, jika mereka marah datang ke Disdik Jabari dan ngamuk siapa yang akan bertanggung jawab,” ujar Yance.
Kondisi pemilihan kepala daerah di Indramayu sudah berjalan baik aman dan tertib. Jadi tidak boleh digaduhkan dengan masalah surat pernyataan yang dirinya juga tidak pernah pegang surat itu dan lihat langsung. (AS)
