SATUAN Tugas Khusus Pedagang Kaki Lima (Satgasus PKL) meminta agar para PKL yang telah ditata untuk taat aturan. Selama mentaati aturan, maka para PKL berpotensi untuk terus berkembang. Pasalnya, Satgasus PKL membina para PKL.
“Kalau sudah ditata juga harus menyadari untuk menghargai orang lain. Para PKL harus tetap mentaati ukuran, tempat dan waktu berjualan agar tidak melanggar dan tidak terjadi penertiban,” kata Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) Kota Bandung, Atet Dedi Handimanyang juga Sekretaris Satgasus PKL pada Bandung Menjawab di Taman Sejarah, Jalan Aceh, Kota Bandung, Kamis (30/1/2020).
Atet mengungkapkan, saat ini di Kota Bandung ada sekitar 5200 PKL. Mereka tersebar di 17 lokasi. Satgasus PKL berusaha untuk membina para PKL tersebut.
“Ada zona-zona untuk penataan seperti zona kuning, hijau, dan merah yang tidak diperbolehkan untuk berjualan. Kita terus berikan pembinaan pada mereka,” ujarnya.
Dalam melakukan pembinaan, Atet mengatakan, hal utama yaitu sikap atau mental para PKL. Mulai dari berjualan produk yang baik, legal, higienis, halal, dan dengan harga yang sesuai. Pembinaan dilakukan agar para PKL naik kelas menjadi pelaku ekonomi formal yang menunjang perekonomian Kota Bandung.
“Dinas KUMKM juga menganjurkan para PKL membentuk koperasi, manajemen usahanya ditata,” tutur Atet.
Sementara itu, Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Kota Bandung, Taspen Efendi mengatakan, selama taat aturan, pada prinsipnya PKL dapat membantu Pemkot Bandung.
“Mereka diperbolehkan berjualan di tempat yang tidak mengganggu ketertiban umum. Kalau melanggar itu menjadi tugas kami untuk menertibkan,” katanya..
Taspen pun menghimbau, siapa pun yang datang ke Kota Bandung untuk kegiatan usaha atau berjualan, harus di tempat yang sudah ditetapkan agar tidak melanggar aturan yang ada. (*)
