BANDUNG, KJ – Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024, masyarakat diminta mewaspadai peningkatan hoaks di media sosial Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Sebab, penyebaran hoaks dapat mempertajam polarisasi.
Bukan hanya itu, Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat, H. Arif Hamid Rahman, SH menandaskan menjelang Pemilu 2024, para pemilih pemula untuk pertama kalinya akan menggunakan hak pilihnya pada pesta demokrasi yang akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang.
Karenanya, sebagai pemilih pemula, memahami cara cerdas memilih sangat penting dalam mendukung proses demokrasi yang sehat.
“Satu hal yang perlu diingat adalah pentingnya menyaring berbagai informasi yang tersebar di media sosial dan internet, mana yang benar dan mana yang hoax,” pesannya di Bandung belum lama ini.
Menurutnya, untuk menangkal informasi hoax, hal yang penting dilakukan adalah selalu memverifikasi informasi yang diperoleh. Jangan mudah percaya pada semua berita atau informasi yang muncul di media sosial. Periksa terlebih dahulu kebenaran informasi itu dengan mencari sumber terpercaya dan diverifikasi.
“Sehingga tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu hoax dan dalam menentukan pilihannya sesuai hati nurani,” ungkapnya.
Arif berpendapat, pemilih yang cerdas adalah pemilih yang memiliki pemahaman yang paripurna. Baik dari segi wawasan politik dan aktif mencari tahu program setiap calon. Pemilih yang cerdas juga mengenali dinamika di daerahnya sendiri, maupun tingkat nasional. Dari situlah, sambungnya, pemilih yang cerdas akan memilih calon yang tepat
Begitu pula, legislator Gerindra dari Dapil Jabar I meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi ini mengingatkan pentingnya antisipasi potensi kerawanan jelang Pemilu 2024 di Provinsi Jabar. Apalagi Jabar menempati urutan keempat provinsi dengan kerawanan tertinggi tingkat nasional.
“Komisi I DPRD Jawa Barat konsentrasi betul dengan antisipasi kerawanan Pemilu 2024 di Jabar. Kita belajar dari Pemilu 2019, Jabar selalu terkena dampak secara langsung dari isu atau aksi, termasuk dampak dari isu tertentu dalam setiap perhelatan politik di Indonesia,” tegasnya.
Antisipasi potensi kerawanan Pemilu 2024 salah satunya, mengantisipasi potensi maraknya berita bohong atau hoaks jelang Pemilu 2024. Baik itu hoaks yang diproduksi oleh pihak terkait langsung dan tidak langsung maupun pihak yang hanya menunggangi dengan tujuan memecah belah masyarakat Indonesia.
Untuk itu, Komisi I DPRD Jawa Barat, lanjutnya melakikan pemetaan pengamanan dalam setiap tahapan Pemilu 2024 yang dinilai paling rawan. Seperti tahapan pencalonan, kampanye dan sebagainya. Arif menilai dengan pemetaan pengamanan tersebut Pemilu 2024 bisa berjalan kondusif.
“Kami (Komisi I DPRD Jawa Barat) bersama TNI, Polri dan pihak terkait sudah membahas hal ini, dan kita sudah melihat kesiapannya. Jabar memang harus sudah siap mengantisipasi karena Jabar menjadi provinsi paling kompleks,” katanya.
Selanjutnya antisipasi kerawanan politik uang yang diprediksi kembali meningkat di Pemilu 2024. Hal itu berkaca pada Pemilu sebelumnya yang menunjukkan politik uang menjadi pelanggaran tertinggi di Jabar.
“Iya money politic juga menjadi fokus kita (Komisi I DPRD Jawa Barat). Politik uang sangat berbahaya bagi kualitas Pemilu dan demokrasi,” tegasnya. (AS)
