BANDUNG KJ – DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih proaktif terkait rencana pengambilalihan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati oleh pemerintah pusat. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan bandara di Kabupaten Majalengka ini akan dibiayai sepenuhnya oleh APBN.
Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanadi, upaya ini penting agar pemprov tidak kehilangan peran dalam pengelolaan bandara itu. Daddy menilai, BIJB Kertajati memiliki potensi yang besar terutama untuk pendapatan asli daerah (PAD).
Dengan diambilalihnya pembangunan oleh pusat, pemprov terancam tidak terlibat dalam operasional BIJB Kertajati sehingga bisa kehilangan PAD. Ditambahkannya, pengambilalihan BIJB Kertajati oleh pusat tidak berarti negatif. Justru, kata Daddy, ini akan mempercepat pembangunan sehingga bandara tersebut bisa segera dioperasikan.
Oleh karena itu, Daddy meminta pemprov membatalkan penyertaan modal ke PT BIJB sebesar Rp 200 miliar pada tahun ini. “Konsekuensinya ya itu, penyertaan modal dibatalkan,” pungkasnya. (AS)
