BANDUNG, KJ – Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Tati Novianti mengatakan, sampai saat ini di DPRD Jawa Barat belum terima ada laporan dari masyarakat tentang adanya kecurangan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018 tingkat SMA maupun SMK.
“Saat ini kami belum ada laporan soal (jual beli kursi), kita berharap semoga tidak terjadi kecurangan. Namun, bila nanti ada laporan masyarakat tentang adanya kecurangan tentunya kami dari Komisi V DPRD Jabar akan di report dan bahas bersama. Selanjutnya akan kita kroscek, kelapangan ke sekolah yang bersangkutan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kebenaran informasi yang disampaikan masyarakat kepada DPRD Jabat,” ujarnya kepada wartawan di Gedung DPRD Jabar jalan Diponegoro no 27 kota Bandung.
Lebih lanjut dikatakan legislator dari partai Golkar ini bahwa sistem PPDB tahun ini sudah lebih baik dan transparan.
“Adapun rombongan belajar dibatasi, zonasi pun diprioritaskan oleh identitas,” jelasnya.
Oleh karena itu untuk memastikan kelancaran PPDB, Komisi V memantau ke beberapa sekolah di Jawa Barat.
“Kami sudah melakukan pemantauan PPDB di Garut dan Tasikmalaya, besok (hari ini) pun kami akan ada kunjungan kerja ke Cirebon terus sebelumnya di Cianjur kami lakukan pemantauan,” katanya.
Sebelumnya, diberitakan Ombudsman memprediksi PPDB tahun ini berpotensi ada praktik kecurangan. Ombudsman akan memantau langsung beberapa sekolah sebagai sampling.
Ombudsman juga menggelar posko pengaduan bagi pendaftar atau orang tua siswa yang ingin melaporkan tindakan kecurangan. (AS)
