BANDUNG KJ – Selama ini penanganan Jalan Nasional yang ada di wilayah provinsi Jabar, merupakan tanggungjawab Balai Pengelolaan Jalan Nasional (BPJN) yang dibawah kendali Dirjen Bina Marga Pusat.
Dengan demikian, diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar H Daddy Rohanady, sehingga bila ada jalan nasional yang rusak, lambat untuk ditangani. Namun disisi lain, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbaikan.
“Untuk itu, seharusnya, pihak KemenPUPR melalui Dirjen Bina Marga menambah jumlah balainya. Hal ini mengingat cakupan dan luas wilyah Jabar yang cukup luas,” ujarnya di Bandung kemarin.
Selain itu, pihaknya juga menyarankan untuk penanganan kerusakan jalan dengan kategori kerusakan ringan, hal itu bisa diserahkan ke Dinas BMTR Jabar melalui BPJ Wilayah yang ada. Sehingga, penanganannya bisa lebih cepat dan bisa segera diperbaiki. (AS)
