BANDUNG KJ – Pemerintah dituntut mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Berbagai kebijakan yang diambil harus prorakyat dan berdasarkan kepentingan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jabar Yomanius Untung mengatakan, kasus intoleransi hingga ekstrimisme bisa terjadi akibat kurangnya perhatian pemerintah. Menurutnya, kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat bisa menjadi pemicu lahirnya intoleransi bahkan ekstrimisme.
“Kasus intoleransi ini bisa terjadi karena faktor interaksi sosial. Ini perlu jadi pencermatan,” kata Untung di Gedung DPRD Provinsi Jabar, Selasa (3/1).
Bahkan, dia menilai, meski masyarakat sudah memahami ajaran agama secara utuh, intoleransi bisa saja terjadi jika kebijakan pemerintahnya tidak prorakyat. Menurutnya, pemerintah harus paham betul akan kebutuhan masyarakat sehingga kebijakan yang diambil benar-benar bermanfaat.
“Jadi faktor lain juga harus dibenahi, terutama kebijakan pemerintah, sikap pejabatnya dan publik figur lainnya. Harus memahami secara utuh filososi berbangsa dan bernegara. Jangan sedikit-sedikit menyalahkan dan mencap masyarakat tertentu intoleransi,” bebernya.
Sementara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat A. Buchori mengatakan, berbagai kasus intoleransi yang terjadi akibat adanya pemahaman yang salah tentang ajaran agama. Hal ini terjadi karena mereka tidak belajar agama secara utuh dan benar. (AS)
