Kategori Berita:

yunandar
31 Januari 2017 / 16:11

Pemerintah Dituntut Sosialisasikan Pencabutan Listrik

BANDUNG KJ – Pemerintah dituntut memberikan sosialisasi yang baik terhadap masyarakat terkait rencana pencabutan subsidi listrik. Seperti diketahui, pemerintah pusat berencana mencabut subsidi listrik terutama untuk pengguna 900 VA. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Yunandar Eka Perwira, mengatakan, pemerintah harus...

ketua-dprd-jabar
19 Januari 2017 / 15:46

Survei Strategic Institute Atas Kinerja Aher-Demiz Hanya 47 Persen

BANDUNG KJ – Sebelumnya, lembaga survei pengkajian isu strategis, politik, dan sosial humaniora, yakni Instrat menyatakan, hasil survei terhadap kinerja Pemprov Jabar di bawah kepemimpinan Aher-Demiz. Dari hasil survei, 47% masyarakat Jabar menyatakan puas. Menanggapi hal itu, DPRD Jawa Barat...

dprdjbr
19 Januari 2017 / 15:43

Satuan Tugas Investasi Harus Mendeteksi Perusahaan Investasi

BANDUNG KJ – Diungkapkan Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari bahwa pihaknya menerima aspirasi dari sekelompok masyarakat di Cirebon yang  meminta bantuan kepada dewan agar mendorong penyelesaian kasus perusahaan investasi yang ada di Cirebon dengan taksiran kerugian mencapai trilyunan dan...

Saefudin Zuhri anggota DPRD Jabar
18 Januari 2017 / 16:58

Dewan Sepakat Tidak Akan Lakukan Pembiaran Pada Kelompok Radikalisme

BANDUNG KJ – Dewan sepakat tidak akan melakukan pembiaran terhadap segala bentuk tindakan radikalisme yang dilakukan oleh kelompok, atau golongan apapun. Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat H. Diding Saefudin Zuhri, S.Ag menjelaskan, bahwa apa yang terjadi saat ini...

Syamsul Bahri DPRD Jabar
18 Januari 2017 / 16:47

Upah Pekerja Asing Jauh Lebih Tinggi Berbanding Pekerja Pribumi

JAKARTA KJ – Menyinggung semakin maraknya tenaga kerja Asing Illegal/Unskill di sebagian wilayah Republik Indonesia, yang telah meresahkkan masyarakat. Aliansi Buruh Jabar (ABJ) menilai, perbedaan upah pekerja asing yang mendapat upah jauh lebih tinggi dari upah pekerja pribumi, menjadi masalah...

Syamsul Bahri Anggota DPRD Jabar
18 Januari 2017 / 16:42

PP 78/2015 Terkait Pengupahan Tidak Sejalan Dengan UU 23 2003

JAKARTA KJ – Sejak 1982 serikat pekerja dilibatkan dalam survey pasar untuk menentukan Nilai Kebutuhan Fisik Minimum (KFM). Setelah itu barulah kemudian berunding untuk menentukan besarnya upah minimum, yang salah  satunya menggunakan acuan hasil survey yang dilakukan bersama-sama. Selanjutnya jika...

79bebc1d83946bc5591adf9925495087750X350
18 Januari 2017 / 16:36

Komisi V DPRD Jabar Fasilitasi Buruh Jabar Temui Komisi IX DPR RI

JAKARTA KJ – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat memfasilitasi audiensi Aliansi Buruh Jabar dengan Komisi IX DPR RI. Audiensi berlangsung di Ruang Nusantara satu Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/1/2017). Dalam...

dprdjbr
18 Januari 2017 / 15:55

Wakil Ketua Komisi III Harapkan Kinerja CPPD Wil KBB Dapat Ditingkatkan

BANDUNG KJ – Kepala Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah (CPPD) Provinsi Jawa Barat Wilayah Kab. Bandung Barat, Ekawati saat pertemuan dengan Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat  (18/1) mengemukakan pada tahun 2016 di wilayah Kab. Bandung Barat ada peningkatan realisasi pendapatan...

18 Januari 2017 / 15:53

Ketua DPRD Jabar Minta OJK Gencar Sosialisasi Pencegahan

BANDUNG KJ – Terkait ramainya pemberitaan investasi bodong, Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lebih gencar menyosialisasikan pencegahannya kepada masyarakat. Sebab, kata Ineu, belakangan banyak sekali masyarakat yang menjadi korban investasi bodong. Ineu pun mengaku...

18 Januari 2017 / 15:50

Ilya Avianti Mengklaim Investasi Bodong di Indonesia Berkurang

BANDUNG KJ – Pada acara Laporan Tahunan OJK yang dihadiri Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari bahwa anggota Dewan Komisioner OJK Ilya Avianti mengklaim bahwa investasi bodong di Indonesia sudah berkurang keberadaannya, hal ini disebabkan masyarakat sudah mulai aware terlebih...